Penjelasan
tentang
Pelaksanaan Amandemen
Aturan dan Peraturan
HKBP
2002
A. Latar Belakang
Sinode Godang HKBP, 1-7 September 2008 memutuskan untuk melakukan Amandemen Aturan dan Peraturan HKBP (2002) pada tahun 2010 yang akan datang. Dalam upaya mempersiapkan proses amandemen agar dapat berjalan dengan lancar dan baik, Ephorus HKBP melalui Surat Keputusan Nomor : 152/L08/III/2009 tertanggal 5 Maret 2009 membentuk Tim Amandemen Aturan dan Peraturan HKBP 2002. Tim dipimpin oleh Pdt. Ramlan Hutahaean, MTh sebagai Ketua dengan 12 orang anggota.
Tim Amandemen AP HKBP (2002) telah mengadakan pertemuan untuk menyusun persiapan kerja dan secara khusus mendengar arahan dari Ephorus HKBP pada tanggal 19 Mei 2009 di Kantor Pusat HKBP Pearaja Tarutung.
Ephorus HKBP menyampaikan beberapa hal mendasar yang disampaikan sehubungan dengan pemahaman terhadap AP HKBP dan proses amandemen AP HKBP (2002) antara lain :
1. Amandemen yang akan dilaksanakan adalah dalam semangat untuk menyempurnakan (padasiphon) AP HKBP (2002) dan tidak dimaksudkan untuk membentuk AP HKBP yang baru atau mengganti yang sudah ada sekarang (ndang mambahen Aturan dohot Paraturan HKBP na imbaru).
2. Aturan dan Peraturan HKBP (2002) memiliki perbedaan dengan AP HKBP yang pernah ada sebelumnya antara lain menyangkut masa berlaku AP HKBP. Dalam AP HKBP sebelum 2002 setiap 10 (sepuluh) tahun AP HKBP harus ditinjau kembali namun masa berlaku AP HKBP (2002) sudah bersifat permanen dan dapat disempurnakan melalui amandemen bila diperlukan (bandingkan dengan Peraturan HKBP (2002) pasal 28 ayat 2).
3. Dalam kaitan itu, rincian tugas Tim amandemen AP HKBP (2002) adalah sebagai berikut :
· Memperlancar proses pelaksanaan Amandemen AP HKBP (2002) melalui imbauan kepada huria agar membicarakan amandemen AP HKBP (2002).
· Mengkompilasi, membuat bandingan dan tanggapan dalam rangka menyempurnakan AP HKBP (2002).
· Memberikan penjelasan, sosialisasi AP HKBP (2002) sesuai kebutuhan.
4. Teks asli dan otentik AP HKBP (2002) adalah bahasa Batak. Oleh sebab itu sekiranya terdapat perbedaan pemahaman atau penafsiran atas teks AP HKBP (2002) maka untuk mendapatkan pemahaman yang sempurna harus dikembalikan secara utuh ke dalam pengertian yang terkandung dalam bahasa Batak sebagai bahasa asli AP HKBP (2002).
5. Amandemen AP HKBP (2002) dilakukan dalam terang semangat dan ruang lingkup dogmatik gerejawi bukan dalam ruang ilmu hukum. Karena yang akan dibicarakan dalam Amandemen AP HKBP (2002) tidak sekadar rumusan teks aturan hukum atau norma hukum saja tetapi jauh lebih dalam dari itu yaitu menyangkut hal-hal yang sifatnya rohaniah dan batiniah. Karena AP HKBP (2002) menyangkut substansi spiritual maka akan sangat sulit dipahami jika hanya dimaknai dalam perspektif ilmu hukum saja. Kendati demikian pengetahuan ilmu hukum bermanfaat terutama untuk membantu memformulasikan rumusan teks AP HKBP (2002) yang akan diamendemen. Dengan demikian hendaknya semangat untuk membicarakan amandemen AP HKBP (2002) harus dilandasi tuntunan roh gerejawi yang menyempurnakan dan dalam dimensi teologis.
6. Perihal pentingnya gereja memiliki aturan gerejawi (di HKBP disebut AP) dalam perkembangannya terdapat dua yaitu :
· Pertama, pendapat yang mengatakan bahwa gereja tidak memerlukan AP. Alasannya, gereja adalah Tubuh Kristus, dan Roh Kuduslah yang bekerja dalam gereja. Oleh karena itu, Roh Kudus tidak perlu dikungkung dalam aturan gereja. Karena yang bekerja dalam gereja adalah kasih maka kasih tidak perlu diatur dalam aturan gerejawi.
· Kedua, pendapat yang mengatakan bahwa AP sangat penting dalam sebuah gereja selama gereja masih hidup di dunia ini. Kalaupun ada pendapat yang mengatakan bahwa Gereja adalah Tubuh Kristus tetapi belum mencapai perwujudan sebagai Tubuh Kristus yang sempurna. Gereja di dunia ini acap seperti tubuh yang sakit. Kristus yang adalah Kepala Gereja yang sempurna namun gereja di dunia ini masih menjadi tubuh yang sakit. Demikian juga halnya dengan kasih yang belum secara sempurna mendiami hidup kita, maupun Roh Kudus yang belum kita terima dengan sempurna untuk diam dan bekerja dalam hidup kita dengan sempurna.
· HKBP mengacu pada pendapat kedua. Aturan dan Peraturan masih diperlukan dan sangat penting demi terciptanya gereja yang tertib dan tersusun rapih sebagaimana layaknya Tubuh Kristus yang sempurna.
7. AP HKBP (2002) memiliki keunikan dan kekhasan tersendiri. HKBP memiliki identitas khusus yang berbeda dan tidak bergantung kepada bentuk organisasi gereja manapun di dunia ini. Dalam pemahaman formal terdapat beberapa bentuk organisasi gereja yakni :
· Papal: bentuk organisasi gereja Katolik. Paus adalah pemimpin gereja tertinggi.
· Sinodal: sinode gereja adalah organisasi tertinggi.
· Episkopal: para pendeta, rapat pendeta adalah pemimpin tertinggi.
· Presbiterial: majelis gereja, sintua adalah pemimpin tertinggi.
· Kongregasional : jemaat setempat adalah organisasi tertinggi.
Gereja HKBP tidak dapat dikategorikan kepada salah satu bentuk organisasi gereja tersebut di atas. Karena bagi gereja HKBP, Kristus adalah tertinggi dan di atas segalanya, HKBP bukan pengikut manusia, HKBP bukan pengikut Martin Luther, Calvin, atau Nommensen. HKBP telah mendeklarasikan keyakinan iman yang kokoh dan tetap berpegang teguh bahwa HKBP adalah pengikut Kristus sesuai dengan Firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Hal inilah yang menjadi alasan lahirnya semboyan HKBP do HKBP.
8. Aturan dan Peraturan HKBP (2002) dikembangkan dari 3 (tiga) pemahaman dasar, sebagai berikut:
· Pertama, organisasi HKBP terpusat.
· Kedua, organisasi HKBP dikembangkan dari pemahaman terhadap tiga tugas panggilan gereja yaitu Koinonia, Marturia, Diakonia.
9. Ketiga, organisasi HKBP berawal dari huria (jemaat setempat), resort, distrik dan pusat (hatopan). Amandemen Aturan dan Peraturan HKBP (2002) dilakukan adalah untuk dan hanya demi kepentingan jemaat/huria saja bukan kepentingan orang perseorangan. Disadari bahwa AP HKBP (2002) tidak mungkin dapat menampung semua pendapat, oleh sebab itu hendaknya amandemen AP HKBP (2002) dilakukan dalam kebersamaan jemaat demi kemajuan dan kesempurnaan pelayanan gereja. Dalam melakukan amandemen AP HKBP (2002) jangan terjadi amandemen yang dipaksakan yang pada akhirnya justru menjadi beban yang tidak mampu dilaksanakan gereja secara utuh.
10. Melalui Aturan dan Peraturan HKBP (2002) maupun amandemennya hendaklah jati diri dan kebanggaan HKBP tetap terpelihara. AP HKBP (2002) hendaknya dapat membawa HKBP menjadi gereja yang semakin dewasa dan sempurna sebagai Tubuh Kristus.
B. Pemahaman Substansial Aturan dan Peraturan HKBP (2002)
Sesungguhnya dalam AP HKBP (2002) terdapat aspek-aspek yang secara mendasar menjadi kelebihan AP HKBP (2002) dibanding dengan AP HKBP yang pernah ada sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah :
1. Pemberdayaan anggota jemaat (ruas ni huria)
Secara nyata barulah dalam AP HKBP (2002) diatur dengan jelas pemberdayaan anggota jemaat pada semua kegiatan di huria. Hal ini dapat dilihat dari terbukanya partisipasi (parsidohoton) anggota jemaat dalam setiap pengambilan keputusan mulai dari rapat huria, seksi, dewan. Dalam AP HKBP (2002) pasal 4, posisi sebagai bendahara dimungkinkan dijabat oleh anggota jemaat biasa (bukan pelayan tahbisan/partohonan).
Selain itu, keterlibatan anggota jemaat terbuka lebih luas dalam kelembagaan Dewan dan Seksi (lihat Petunjuk Pelaksanaan Aturan Dan Peraturan HKBP 2002 mengenai Seksi). Berdasarkan hal itu maka parameter maju mundurnya jemaat menurut AP HKBP (2002) ini tidak lagi hanya ditentukan oleh majelis tahbisan (parhalado partohonan) saja tetapi jauh lebih besar adalah oleh peranan anggota jemaat.
2. Pemberdayaan Jemaat (Huria)
Sejalan dengan partisipasi anggota jemaat, peranan Jemaat (huria) juga jauh lebih besar dalam AP HKBP (2002) dibanding dengan AP HKBP sebelumnya. Jemaat adalah pelaksana teknis setiap keputusan di HKBP karena melalui jemaatlah dilaksanakan Keputusan Sinode Godang, Keputusan MPS, Keputusan Pimpinan HKBP, Keputusan Sinode Distrik, Rapat Ressort (lihat Peraturan HKBP, Bab VII, pasal 26).
3. Pemberdayaan Distrik
Dalam AP HKBP (2002) pelayanan Distrik HKBP memegang peranan yang lebih strategis. Menurut AP HKBP (2002), Distrik adalah pemegang kendali operasional setiap kebijakan yang ditetapkan HKBP. Distriklah yang menerjemahkan kebijakan-kebijakan HKBP secara strategis untuk disampaikan ke tingkat Ressort agar dilaksanakan di tingkat jemaat (huria). Untuk mencapai hal inilah maka diadakan Sinode Distrik.
Dengan demikian, sesungguhnya menurut AP HKBP (2002) tingkat Pusat adalah pembuat kebijakan, Distrik merumuskan strategi operasionalisasinya, Ressort sebagai koordinasi teknis dan Jemaat (huria) sebagai pelaksana teknisnya. Berkaitan dengan itu maka semua program maupun kegiatan di HKBP adalah satu kesatuan yang telah dirumuskan secara jelas dalam AP HKBP (2002) ini.
4. Sinode Godang
Menurut AP HKBP (2002), Sinode Godang dilaksanakan setiap 4 (empat) tahun. Dalam Sinode Godang diputuskan Rencana Induk Pengembangan Pelayanan (RIPP) dan Rencana Strategis (Renstra) HKBP, Pemilihan Praeses dan Pemilihan Pimpinan HKBP.
Dalam AP HKBP (2002) tidak dikenal lagi adanya Sinode Godang Istimewa. Pimpinan HKBP dapat mengerjakan pelayanan dengan baik sesuai RIPP dan Renstra HKBP selama masa pelayanannya dan tidak lagi terbuka jalan pergantian Pimpinan HKBP sebelum masa pelayanannya berakhir. Sinode Kerja juga tidak dikenal lagi karena sudah terdistribusi sebagian dalam Sinode Distrik dan sebagian lagi kepada Ephorus.
Dengan melaksanakan Sinode Godang setiap empat tahun sekali, biaya yang cukup besar untuk pelaksanaan Sinode Godang dapat dikurangi dengan pemberdayaan Sinode Distrik. Satu hal yang mendasar ketika AP HKBP (2002) dirumuskan adalah pemikiran yang mengharapkan agar Sinode Godang terlaksana secara efektif, efisien dan berkualitas.
5. Majelis Pekerja Sinode
Dalam AP HKBP (2002) tidak terdapat lagi Majelis Pusat (Parhalado Pusat). Dalam AP HKBP (2002) dikenal adanya Majelis Pekerja Sinode (MPS). Tetapi MPS tidak dapat disamakan dengan Majelis Pusat. Tugas dan wewenang Majelis Pusat terdistribusi sebagian kepada MPS dan sebagian lagi didistribusikan kepada Rapat Pimpinan HKBP.
Dalam AP HKBP sebelumnya, Parhalado Pusat terdiri dari 11 (sebelas) orang Pendeta, 11 (sebelas) orang Sintua dan 5 (lima) orang tenaga ahli. Dasar pemikirannya adalah disesuaikan dengan jumlah distrik HKBP yang dahulu berjumlah 11 sehingga jumlah 11 orang dapat dianggap akan mewakili setiap distrik yang ada di HKBP. Namun dalam perkembangannya keterwakilan distrik ini tidak lagi terjadi sebab dalam kenyataannya bisa saja terpilih 5 (lima) orang dari satu distrik menjadi anggota Majelis Pusat HKBP.
Saat ini distrik di HKBP berjumlah 26. Dengan pertambahan jumlah distrik akan semakin menambah beban pusat paling sedikit dua kali lipat. Maka dalam rangka efisiensi dan efektivitasnya, dibentuk MPS yang secara representatif mewakili distrik-distrik di HKBP. Biaya perongkosan dalam setiap sidang MPS tidak lagi menjadi beban pusat HKBP tetapi menjadi tanggungan distrik masing-masing.
Dengan demikian, MPS akan menjadi semacam perpanjangan tangan pusat HKBP dalam melaksanakan Rencana Kerja HKBP pada setiap distrik yang diwakilinya. Hal inilah yang menjadi alasan mengapa dalam setiap perumusan Rencana Kerja Distrik, anggota MPS yang mewakili Distrik tersebut harus secara aktif terlibat untuk memberikan penjelasan-penjelasan setiap kebijakan yang telah diputuskan dalam Rapat MPS.
C. Amandemen Aturan dan Peraturan HKBP (2002)
Sebelum diuraikan pengertian amandemen maka terlebih dahulu dikemukakan pengertian yang berkaitan dengan amandemen yaitu pengertian tentang Aturan dan Peraturan HKBP.
1. Pangantusion taringot tu Aturan dohot Paraturan HKBP
- Aturan i ma angka buhu ni hatontuan na mandasar di HKBP
- Paraturan i ma angka hatontuan na dipahembang sian Aturan HKBP
- Aturan dohot Paraturan HKBP na dipajempek gabe AP-HKBP, i ma angka buhu ni hatontuan na mendasar dohot angka hatontuan naung dipahembang di HKBP
(Aturan HKBP Ponggol Parjolo Bindu 1 ayat 1, 2 dohot 3)
2. Pengertian Amandemen
AP HKBP (2002) tidak memuat definisi yang jelas mengenai amandemen. Istilah amandemen sendiri ditemukan dalam Paraturan HKBP yang menjelaskan Na boi do dipatupa Sinode Godang amandemen ni Aturan dohot Paraturan on hombar tu ringkotna di HKBP molo didohoti 2/3 ruas ni Sinode Godang jala sah do haotusan nolo ditolopi 2/3 sian ruas ni Sinode Godang na ro (Paraturan HKBP bindu 28 ayat 2).
Namun untuk membantu pemahaman pengertian, istilah amandemen secara umum adalah perubahan resmi atas sebuah dokumen resmi atau catatan tertentu, terutama untuk memperbaiki. Perubahan ini dapat berupa penambahan atau juga penghapusan catatan yang salah, tidak sesuai lagi. Secara epistimologis, amandemen berasal dari Bahasa Inggris, to amend diartikan sebagai to make better, to remove the faults. Selanjutnya amandemen diartikan sebagai a change for the better; a correction of error, faults etc. Sementara itu, dalam istilah pengertian ketatanegaraan (US Convention) amendment adalah an addition to, or a change of a constitution or an organic act which is a pendent to the document rather than intercalated in the text (Smith and Zurcher 1966:14).
3. Prinsip pokok Amandemen AP HKBP (2002)
3.1 Perubahan terhadap AP HKBP hanya mungkin dapat dilakukan melalui mekanisme Amandemen.
3.2 Amandemen AP HKBP harus dilakukan melalui mekanisme yang diatur dan berdasarkan AP HKBP itu sendiri.
3.3 Amandemen AP HKBP dilakukan secara teratur, tidak serampangan dan atas hal yang prinsip.
3.4 Amandemen AP HKBP dilakukan berdasarkan kenyataan bahwa AP yang dilakukan dalam perjalanannya menghadapi kesulitan, hambatan untuk dilaksanakan atau terhadap adanya perkembangan baru yang belum terakomodasi dalam AP HKBP.
3.5 Sebagai aturan yang dibuat oleh manusia disadari bahwa AP HKBP belum sepenuhnya sempurna terutama untuk menghadapi berbagai perkembangan baru. Berdasarkan kenyataan itulah maka jika ingin menyempurnakan AP HKBP satu-satunya pilihan ialah amandemen.
3.6 Dari beberapa referensi, amandemen AP HKBP haruslah dipahami sebagai penambahan, atau perubahan pada sebuah AP HKBP yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari naskah aslinya, dan diletakkan pada dokumen yang bersangkutan. Pemahaman lebih lanjut adalah amandemen bukan sekadar menyisipkan kata-kata atau perihal baru dalam teks. Di sisi lain, amandemen bukan pula penggantian. Mengganti berarti melakukan perubahan total dengan merumuskan AP baru. Padahal jelas bahwa AP HKBP sendiri menutup peluang terhadap maksud-maksud mengganti AP HKBP tetapi memberi peluang perubahan melalui amandemen. Dari penjelasan tersebut jelas bahwa yang harus mendasari Amandemen AP HKBP adalah semangat menyempurnakan, memperjelas dan melakukan koreksi terhadap pasal-pasal yang ada, tanpa harus melakukan perubahan terhadap hal-hal yang mendasar dalam AP HKBP.
3.7 Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari amandemen AP HKBP ialah untuk menyempurnakan AP HKBP yang sudah ada agar tetap sesuai dengan perkembangan, kebutuhan pelayanan gereja yang makin sempurna dan lebih baik di berbagai bidang pelayanan dengan senantiasa memperhatikan kepentingan persekutuan, kesaksian dan pelayanan HKBP.
4. Dasar Amandemen AP HKBP (2002)
4.1. Ojahan ni Amandemen :
- Aturan HKBP : Ponggol Pasampulutoluhon Bindu 22
- Paraturan HKBP : Ponggol Papituhon Bindu 28 ayat (1) dohot ayat (2)
- Haputusan Sinode Godang HKBP 2008
- Petunjuk Pelaksanaan Aturan dan Peraturan HKBP (2002): Ponggol Papituhon Bagian Panutup
4.2. Ise na Marhak Mangajuhon Amandemen
- Rapot Huria
- Rapot Ressort
- Rapot MPSD (timbangan dohot panolopion)
- Rapot MPS mamboan tu Sinode Godang laho mambuat haputusan
- Sinode Godang (Haputusan)
5 Proses/Tahapan Amandemen AP HKBP (2002)
Molo naeng adong siusulhonon ni huria tu amandemen Aturan dohot Paraturan HKBP (2002), songon on ma partordingna:
1. Dung dos tahi ni Huria i di rapot Huria, pasahaton ma usul i tu Rapot Ressort.
2. Dung dos pangantusion di rapot Ressort taringot tu usul amandemen i, pasahaton ni Pandita Ressort ma usul i tu Praeses asa dipasahat timbangan ni MPSD.
3. Usul naung tinolopan ni MPSD, i ma usul amandemen sipasahaton ni Praeses tu Ephorus HKBP
4. Sipasahaton ma usul i di Rapot MPS na jumonok asa diboan tu Sinode Godang laho mambuat haputusan.
(Petunjuk Pelaksanaan Aturan Paraturan HKBP (2002): Ponggol Papituhon Bagian Panutup)
6. Tahapan Pengajuan Usul Amandemen AP HKBP (2002)
6.1 Rapot Huria
a. Rapot Parhalado Partohonan na niuluhon ni Uluan ni Huria di Huria Pagaran jala Pandita Ressort di Huria Sabungan patupahon Rapot laho manontuhon torop ni utusan ni ruas siontangon tu Rapot Huria. Diusahahon ma asa saimbang torop ni ruas baoa dohot parompuan na dohot tu rapot huria i. (Petunjuk Pelaksanaan Aturan Paraturan HKBP (2002) Ponggol Papituhon Rapot Huria ayat 3).
b. Uluan ni Huria di Huria Pagaran jala Pandita Ressort di Huria Sabungan mangundang manang manjou ruas ni rapot huria i dohot manguluhon Rapot Huria jala acara ni rapot i ma pados tahi ni huria laos pasahaton usul tu Rapot Ressort taringot tu amandemen AP HKBP (2002). Undangan panjouon tu rapot huria i nunga sahat na lumambatna 3 (tolu) ari andorang so dipatupa rapot huria.
c. Harentaon ni rapot huria ingkon marojahan tu na niaturhon di Paraturan HKBP taringot tu ragam ni rapot (Ponggol Papituhon, Bindu 26 dohot ponggol Papituhon Bindu 27 taringot tu harentaon ni angka rapot).
d. Laho mangurupi asa mardalan panghataion padostahi taringot tu amandemen AP HKBP (2002) di rapot i hombar tu tujuanna denggan do taihuthon prosedur panghataion na di toru on:
· Bindu na diusulhon asa di Amandemen
· Isi redaksional na tarsurat di AP HKBP (2002) hombar tu bindu na diusulhon
· Alasan Amandemen
· Isi usulan redaksional ni bindu na diusulhon amandemen
· Tujuan Amandemen.
e. Na lumambatna 7 (pitu) ari dung sidung rapot huria i, dipasahat uluan ni huria ma usul i marhite surat resmi tu Pandita Ressort asa diboan Pandita Resort usul i laho dihatai di Rapot Resort. Surat sipasahaton ni uluan ni huria asa dumenggan jala torang diihuthon ma format songon naung tarsurat di poin d di dinjang manang ida lampiran tabel 1.
6.2 Rapot Ressort
- Na lumambatna 7 (pitu) ari dung sidung rapot huria i dipasahat uluan ni huria ma usul i tu Pandita Ressort asa diboan Pandita Resort usul i laho dihatai di Rapot Ressort.
- Na lumambatna 14 (sampuluopat) ari dung sude huria na mangusulhon amandemen pasahat usulna tu pandita ressort, pandita ressort manjou Rapot Ressort laho pados pangantusion dohot mambuat haputusan taringot tu usul amandemen i. Ulaon ni Rapot Ressort holan pados pangantusion dohot mambuat haputusan do jadi ndang be mambahen usul na imbaru. Pokok sihataan di Rapot Ressort marojahan tu usul na ro sian huria na adong di Ressort i.
- Harentaon ni Rapot Ressort ingkon marojahan tu na niaturhon di Paraturan HKBP taringot tu ragam ni rapot (Ponggol Papituhon Bindu 26 dohot ponggol Papituhon Bindu 27 taringot tu harentaon ni angka rapot).
- Laho mangurupi asa mardalan pangkataion di Rapot Ressort taringot tu usulan amandemen AP HKBP na ro sian huria hombar tu tujuanna denggan do taihuthon prosedur panghataion na di toru on:
· Bindu na diusulhon asa di Amandemen na ro sian huria (ida tabel 1)
· Haputusan Rapot Ressort, satolop, ndang satolop, perbaikan redaksi
· Alasan satolop manang alasan ndang satolop, alasan perbaikan redaksi
· Tujuan Amandemen.
- Na lumambatna 7 (pitu) ari dung sidung rapot ressort i dipasahat pandita ressort ma usul amandemen naung tinolopan ni Rapot Ressort i marhite surat resmi tu Praeses asa dipasahat Praeses usul i laho manjalo panimbangion dohot panolopion ni MPSD. Surat sipasahaton ni Pandita Ressort asa dumenggan jala torang diihuthon ma format songon naung tarsurat di poin 6.1.d manang ida lampiran tabel 2
6.3. Rapot MPSD
a. Na lumambatna 7 (pitu) ari dung sidung rapot ressort i dipasahat pandita ressort ma usul amandemen naung tinolopan ni Rapot Ressort i tu Praeses asa dipasahat Praeses usul i laho manjalo panimbangion dohot panolopion ni MPSD.
b. Na lumambatna 14 (sampuluopat) ari dung sude resort na mangusulhon amandemen pasahat usulna tu Praeses, Praeses manjou Rapot MPSD laho manimbangi jala mangalehon panolopion huhut mambuat haputusan taringot tu usul amandemen na ro sian ressort i. Ulaon ni Rapot MPSD holan pasahat panimbangion, manolopi manang ndang manolopi angka usulan na ro sian Rapot Ressort. Rapot MPSD ndang be mambahen usul na imbaru, pokok sihataon di Rapot MPSD ingkon marojahan tu usul na ro sian Rapot Ressort na adong di Distrik i.
c. Harentaon ni Rapot MPSD/Distrik ingkon marojahan tu na niaturhon di Paraturan HKBP taringot tu ragam ni rapot (Ponggol Papituhon Bindu 26 dohot ponggol Papituhon Bindu 27 taringot tu harentaon ni angka rapot).
d. Laho mangurupi asa mardalan panghataion di Rapot MPSD taringot tu usulan amandemen AP HKBP (2002) na ro sian Rapot Ressort hombar tu tujuanna denggan do taihuthon prosedur pangahataion na di toru on:
· Bindu na diusulhon asa di amandemen na ro sian Ressort
· Panimbangion MPSD taringot tu usulan amandemen na ro sian Ressort.
· Haputusan Rapot MPSD ditolopi manang ndang ditolopi, perbaikan redaksi
· Alasan ditolopi manang alasan ndang ditolopi, alasan perbaikan redaksi
· Tujuan Amandemen.
e. Na lumambatna 7 (pitu) ari dung sidung rapot MPSD i dipasahat Praeses ma usul amandemen naung tinolopan ni MPSD i marhite surat resmi tu Ephorus, asa dipasahat Ephorus usul i tu Rapot ni MPS na jumonok. Surat sipasahaton ni Praeses asa dumenggan jala torang diihuthon ma format songon naung tarsurat di poin 6.1.d manang ida lampiran tabel 3.
6.4. Ephorus
- Ephorus na niurupan ni Tim amandemen AP HKBP (2002) ma na padomuhon sude usul amandemen naung tinolopan ni angka Distrik asa une jala taratur sude usul i. Ephorus mambahen panimbangion tu ganup usulan amandemen i.
- Dung sidung dipadomu dohot dibahen Ephorus panimbangion ni usulan Amandemen na ro sian Distrik, hombar tu tingki na ampit Ephorus mangundang Rapot MPS, di rapot MPS i ma dipasahat Ephorus ma usulan amandemen AP HKBP 2002.
- Harentaon ni Rapot MPS marojahan tu na niaturhon di Paraturan HKBP (Ponggol Papituhon Bindu 26 dohot ponggol Papituhon Bindu 27 taringot tu harentaon ni angka rapot).
6.5. Rapot MPS
a. Rapot MPS pasahaton sude usul amandemen naung tinolopan ni ganup distrik marhite MPSD jala naung dipasahat Ephorus tu rapot MPS rap dohot panimbangion ni Ephorus tu Sinode Godang laho mambuat haputusan.
b. Harentaon ni Rapot MPS marojahan tu na niaturhon di Paraturan HKBP (Ponggol Papituhon, Bindu 26 dohot ponggol Papituhon Bindu 27 taringot tu harentaon ni angka rapot).
6.6. Sinode Godang
a. Ephorus manjou sude ruas ni Sinode Godang patupa agenda tunggal amandemen AP HKBP (2002) sipatupaon na lumambatna bulan Oktober 2010.
b. Harentaon ni Sinode Godang marojahan tu na niaturhon di Paraturan HKBP (Ponggol Papituhon, Bindu 26 dohot ponggol Papituhon Bindu 27 taringot tu harentaon ni angka rapot).
c. Sinode godang amandemen Aturan dohot Paraturan HKBP sah molo didohoti 2/3 ruas ni Sinode Godang jala sah do haputusan molo ditolopi 2/3 sian ruas ni Sinode Godang na ro. “Na boi do dipatupa Sinode Godang amandemen ni Aturan dohot Paraturan on hombar tu ringkotna di HKBP molo didohoti 2/3 ruas ni Sinode Godang jala sah do haputusan molo ditolopi 2/3 sian ruas ni Sinode Godang na ro”. (Bindu 28 Panutup ayat 2).
d. Dung ditolopi Sinode Godang amandemen Aturan dohot Paraturan, disurat ma redaksi ni bindu na diamandemen i di bagian partoru sahali. Cara manurathon songon on ma bindu ----, tarsurat -------------- nunga di amandemen hombar tu haputusan Sinode Godang taon 2010 laos disurathonma redaksi na imbaru hasil amandemen i.
e. Sude hasil ni amandemen dibahenma gabe sada dokumen na imbaru na dipasada tu naskah ni AP HKBP 2002, jala pintor hatop ma dikirimhon tu sude huria, ressort, distrik asa dipadalan.
Pearaja Tarutung, Juni 2009
Tim amandemen Aturan dan Peraturan HKBP (2002)
Ketua,
Pdt Ramlan Hutahaean, MTh
(dari website HKBP www.hkbp.or.id)